- Ujian Nasional pada 2017 akan dihapus oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjiir. Sebenarnya wacana penghapusan UN sudah digulirkan sejak lama. Bahkan para pakar pendidikan sejak awal mula sudah menolak pelaksnaan UN. Ketika awal kuliah pun, pada 2009 saya sudah diajak untuk menolak pelaksaan UN oleh dosen pengampu mata kuliah Pengantar Teori Pendidikan.
Pada waktu itu, Dr. Sulthon, (sekarang sudah Prof. Sulthon), pengampu mata kuliah di FKIP Universitas Jember menjelaskan panjang lebar alasan mengapa UN tidak layak dilaksanakan. Mulai dari alasan ketidak-adilan, ketidak-merataaan, kecurangan, dan yang paling penting adalah 'TIDAK MENDIDIK'.
Pelaksanaan UN tidak adil karena standar yang diberikan sama antara sekolah satu dengan sekolah lain padahal standar mutu pendidikannya tidak sama. Jangankan membandingkan sekolah di Jawa dan Luar Jawa, membandingakan sekolah yang ada di kota yang sama bisa sangat berbeda.
Alasan yang paling penting, alasan tidak mendidik karena, pelajar hanya berlatih untuk mengerjakan soal. Latihan soal tidak menjadikan seorang pelajar menjadi pintar, manusia itu dididik, bukan dilatih. Yang bisa dilatih dan paham hanya hewan, melalui pembiasaan-pembiasaan. Jika manusia hanya dilatih untuk mengerjakan soal dengan trik dan tips, mungkin dia mampu mengerjakan soal dengan nilai maksimal (lulus) tetapi belum memahami esensi pembelajaran yang sebenarnya sangat penting.
Selama ini, pelaksanaan UN yang hanya menekankan pada nilai semata-mata hanya digunakan untuk membusungkan dada. Ini lho nilaiku bagus. Atau justru membuat peserta didik menjaddi depresi karena nilainya jelek. Pelaksanaan UN pada 2016 yang sudah tidak digunakan sebagai acuan kelulusanmendapat apresiasi dari banyak pihak. Bagaimana kalau dihapus?
Salah satu alasan penghapusan UN, karena pemetaan tidak harus dilakukan setiap tahun. Memang, hasil UN tahun 2016 seharusnya sudah bisa dijadikan alat untuk memetakan kondisi pendidikan di Indonesia. Wilayah mna yang perlu ditingkatkan, wilayaha mana yang perlu dibantu, dan wilayah mana yang sudah dirasa cukup mandiri dan sudah berkualitas.
Kosekuensi dihapusnya UN pada 2017 mempunyai efek domino. Konsekuensi pertama, biaya pendidikan dalam hal biaya operasinal pelaksaan UN bisa diminimalkan.
Pada waktu itu, Dr. Sulthon, (sekarang sudah Prof. Sulthon), pengampu mata kuliah di FKIP Universitas Jember menjelaskan panjang lebar alasan mengapa UN tidak layak dilaksanakan. Mulai dari alasan ketidak-adilan, ketidak-merataaan, kecurangan, dan yang paling penting adalah 'TIDAK MENDIDIK'.
Pelaksanaan UN tidak adil karena standar yang diberikan sama antara sekolah satu dengan sekolah lain padahal standar mutu pendidikannya tidak sama. Jangankan membandingkan sekolah di Jawa dan Luar Jawa, membandingakan sekolah yang ada di kota yang sama bisa sangat berbeda.
Alasan yang paling penting, alasan tidak mendidik karena, pelajar hanya berlatih untuk mengerjakan soal. Latihan soal tidak menjadikan seorang pelajar menjadi pintar, manusia itu dididik, bukan dilatih. Yang bisa dilatih dan paham hanya hewan, melalui pembiasaan-pembiasaan. Jika manusia hanya dilatih untuk mengerjakan soal dengan trik dan tips, mungkin dia mampu mengerjakan soal dengan nilai maksimal (lulus) tetapi belum memahami esensi pembelajaran yang sebenarnya sangat penting.
Selama ini, pelaksanaan UN yang hanya menekankan pada nilai semata-mata hanya digunakan untuk membusungkan dada. Ini lho nilaiku bagus. Atau justru membuat peserta didik menjaddi depresi karena nilainya jelek. Pelaksanaan UN pada 2016 yang sudah tidak digunakan sebagai acuan kelulusanmendapat apresiasi dari banyak pihak. Bagaimana kalau dihapus?
Salah satu alasan penghapusan UN, karena pemetaan tidak harus dilakukan setiap tahun. Memang, hasil UN tahun 2016 seharusnya sudah bisa dijadikan alat untuk memetakan kondisi pendidikan di Indonesia. Wilayah mna yang perlu ditingkatkan, wilayaha mana yang perlu dibantu, dan wilayah mana yang sudah dirasa cukup mandiri dan sudah berkualitas.
Kosekuensi dihapusnya UN pada 2017 mempunyai efek domino. Konsekuensi pertama, biaya pendidikan dalam hal biaya operasinal pelaksaan UN bisa diminimalkan.
