Rabu, 15 April 2020

Sebelum Terjadinya Peristiwa G 30 S/PKI: Keadaan Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya.

NKRI dengan ideologi Pancasila menghadapi berbagai tantangan besar sejak 1959, ketika Demokrasi Terpimpin dilaksanakan. Pada saat itu terjadi ketegangan sosial politik yang menjadi-jadi, kondisi politik menjadi panas karena antar partai saling mencurigai, antara partai politik dengan ABRI serta antara keduanya dengan Presiden. Mereka saling bersaing untuk saling berebut pengaruh/mendominasi.
Demikian juga pada masa Demokrasi Terpimpin kondisi ekonomi sangat memprihatinkan hingga muncul krisis ekonomi nasional. Prinsip Nasakom yang diterapkan saat itu memberi perluang kepada PKI & organisasi pendukungnya untuk memperluas pengaruhnya. Dalam memanfaatkan peluang itu PKI menyatakan sebagai partai pejuang bagi perbaikan nasib rakyat dengan janji-janji seperti kenaikan gaji/upah, pembagian tanah & sebagainya. Oleh sebab itu PKI banyak mendapatkan pengaruh dari para petani, buruh kecil/pegawai rendah sipil maupun militer, seniman, wartawan, guru, mahasiswa, dosen, intelektual, & para perwira ABRI.

Kondisi politik & ekonomi yang semakin tegang berdampak pada sosial budaya masyarakat. PKI & para pendukungnya yang semakin mendapat pengaruh sering mengancam & melakukan tindakan kekerasan lainnya. Hal seperti itulah yang dialami oleh para pemuda yang tergabung dalam organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII). Ketika sedang melakukan pelatihan di Kanigoro Kediri Jawa Timur pada bulan Januari 1956, para pendukung PKI menyerbu peserta pelatihan. Tindakan serupa juga dilakukan terhadap umat Hindu di Bali yang sedang melakukan kegiatan keagamaan. Tindakan PKI ini akhirnya juga dibalas oleh para kelompok yang anti PKI sehingga masyarakat menjadi semakin resah karena seringkali terjadi pertikaian fisik.

Pengaruh PKI yang sangat besar dalam bidang politik berdampak luas terhadap kebijakan pemerintah di semua bidang. Dalam bidang sosial budaya semua organisasi yang anti PKI dituduh sebagai anti pemerintah. Para seniman yang tergabung dalam kelompok Maniestro Kebudayaan (Manikebu) dibubarkan oleh pemerintah pada bulan Mei 1964. BPS/Badan Pendukung Sukarno juga dibubarkan pemerintah pada bulan Desember 1964 karena menentang PKI.